Senin, 17 Januari 2011

Pinjaman tanpa bunga dari pemegang saham


Sebelumnya perkenankan kami mengucapkan selamat atas ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2010 pada tanggal 30 Desember 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan. Sekalipun pada perihal menimbang dicantumkan yaitu keperluan untuk melakukan penyesuaian terhadap ketentuan penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan serta perlunya menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan rasanya juga tidak salah dikatakan telah memberikan ketegasan atas beberapa issue yang selama ini berkembang.
Pemeriksa melihat hal ini dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 dimana tercantum bagian Surat Direktur Jenderal Pajak  Nomor S - 165/PJ.312/1992 tanggal 15 Juli 1992.
Menurut kami semuanya berasal dari Pasal 18 Ayat 3 UU Nomor 36 Tahun 2008 yang menyatakan:
“Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya”
Dengan penjelasan :
“Maksud diadakannya ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak yang dapat terjadi karena adanya hubungan istimewa. Apabila terdapat hubungan istimewa, kemungkinan dapat terjadi penghasilan dilaporkan kurang dari semestinya ataupun pembebanan biaya melebihi dari yang seharusnya. Dalam hal demikian, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan/atau biaya sesuai dengan keadaan seandainya di antara para Wajib Pajak tersebut tidak terdapat hubungan istimewa. Dalam menentukan kembali jumlah penghasilan dan/atau biaya tersebut digunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen (comparable uncontrolled price method), metode harga penjualan kembali (resale price method), metode biaya-plus (cost-plus method), atau metode lainnya seperti metode pembagian laba (profit split method) dan metode laba bersih transaksional (transactional net margin method).Demikian pula kemungkinan terdapat penyertaan modal secara terselubung, dengan menyatakan penyertaan modal tersebut sebagai utang maka Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan utang tersebut sebagai modal perusahaan. Penentuan tersebut dapat dilakukan, misalnya melalui indikasi mengenai perbandingan antara modal dan utang yang lazim terjadi di antara para pihak yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa atau berdasar data atau indikasi lainnya.Dengan demikian, bunga yang dibayarkan sehubungan dengan utang yang dianggap sebagai penyertaan modal itu tidak diperbolehkan untuk dikurangkan, sedangkan bagi pemegang saham yang menerima atau memperoleh bunga tersebut dianggap sebagai dividen yang dikenai pajak”
Atas hal tersebut diatas maka kami akan menggarisbawahi :
1.       Tujuan penerapan Pasal 18 ayat 3 UU PPh adalah untuk menghitung penghasilan kena pajak saja.
Sehingga apapun hasil produk yang dihasilkan bertujuan untuk menghitung penghasilan kena pajak baik sebelum atau sesudah pengenaan pasal 18 ayat 3 UU PPh. Sehingga tidak ada tujuan lagi melebihi menghitung penghasilan kena pajak.
2.       Atau Metode Lainnya.
Khusus untuk metode lainnya kami dapat sampaikan bahwa ini merupakan peluang yang diberikan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk menjadi payung hokum kepada pelaksana di lapangan.
Rasanya kami sepakat bahwa sebenarnya dengan Pasal 18 Ayat 3 UU PPh petugas di lapangan seharusnya diantaranya melakukan koreksi dengan menganggap hutang dari pemegang saham merupakan setoran modal sehingga atas biaya bunga dapat dianggap sebagai deviden apabila ada modal yang belum disetor seluruhya namun telah memberikan pinjaman dan membebankan bunga.
Sehingga terhadap Metode lainnya kami pernah berdiskusi dengan teman kami di DJP (Alumni DIII STAN dan bukan Sarjana) serta sepakat bahwa metode lainnya yang dimaksud seharusnya :
1.       Konsisten dalam pelaksanaannya dan berorientasi kepada pemberian upaya mengamankan (bukan meningkatkan) penerimaan negara yang semakin meningkat, mewujudkan sistem perpajakan yang netral, sederhana, stabil, lebih memberikan keadilan, dan lebih dapat menciptakan kepastian hukum serta transparansi perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
2.       Alumni DIII STAN tersebut memiliki beberapa metode lainnya yang menurutnya dapat dipakai yaitu :
1.       Dana tersebut berasal dari pemegang saham.
2.       Hutang tersebut merupakan hutang jangka panjang dan bukan jangka pendek (kurang dari setahun)
3.       Jika perusahaan itu adalah murni industri maka perusahaan tersebut terbukti menggunakan dana pinjaman sebagai pembelian barang modal seperti mesin, bangunan, dan bukan persediaan sehingga tingkat pengembalian wajarnya tidak perlu menggunakan bunga tetapi seharusnya berupa deviden.
4.       Jika perusahaan itu secara substansi adalah subkontraktor maka syarat ketiga tidak harus digunakan.
Kami setuju atas hal tersebut diatas karena jika dihubungkan dengan PP Nomor 94 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010  maka akan kita rasakan hubungannya.
Karena apabila kita melakukan koreksi sesuai Pasal 18 Ayat 3 UU No. 36 Tahun 2008 maka dapat dipastikan :
1.       Pinjaman tersebut berasal dari dana milik pemegang saham itu sendiri dan bukan berasal dari pihak lain. (Ingat metode pertama teman DIII kami  )
2.       Modal yang seharusnya disetor oleh pemegang saham pemberi pinjaman telah disetor seluruhnya (Ingat penjelasan Pasal 18 Ayat 3 UU No. 36 Tahun 2008; Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan utang tersebut sebagai modal perusahaan. Sehingga apabila DJP telah menggunakan kewenangannya berarti modal tersebut telah disetor penuh dan tidak dapat disangkal lagi sekalipun hanya dianggap)
3.       Pemegang saham pemberi pinjaman tidak dalam keadaan merugi ; dan (ini mengingatkan metode teman DIII kami bahwa dapat ditandai dengan semakin  lamanya jangka pinjaman dapat dipakai untuk  menentukan pemberi pinjaman tidak dalam keadaan merugi )
4.       Perseroan terbatas penerima pinjaman sedang mengalami kesulitan keuangan untuk kelangsungan usahanya (Pada kriteria nomor 4 ini kami dingatkan mengenai metode teman DIII Kami tentang jika perusahaan itu adalah murni industri maka perusahaan tersebut terbukti menggunakan dana pinjaman sebagai pembelian barang modal seperti mesin, bangunan, dan bukan persediaan sehingga tingkat pengembalian wajarnya tidak perlu menggunakan bunga tetapi seharusnya berupa deviden. Sehingga agak sulit bagi kita menyatakan bahwa penerimaan pinjaman tidak dalam kesulitan keuangan karena hutangnya digunakan untuk aktiva yang tidak lancar.
Yang menjadi pertanyaan tertinggal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 seperti kenapa menggunakan kata diperkenankan atau kenapa menggunakan kata-kata berasal. Hal yang sama ditanyakan kepada kami oleh petugas di Direktorat Jenderal Pajak.
Hal yang dapat disampaikan diantaranya apa konsukwensi jika petugas di lapangan tidak memeriksa mengenai pinjaman tanpa bunga dari pemegang saham ? apakah itu artinya pemeriksa memperkenankan sekalipun tanpa memeriksa ? ini menjadi bahan kajian kami saat ini karena kami berharap adanya jawaban atau  kejelasan mengenai ketentuan tersebut maksud kata perkenankan atau tidak perlu seperti yang tercantum dalam S-165//PJ.312/1992 tanggal 15 Juli 1992..
Hal lain yang disampaikan adalah apakah ada maksud kata-kata berasal dan bukan menggunakan kata milik misalnya. Kami punya pengalaman dengan tim pembahas unit pelaksana pada tahun 2002 bahwa sekalipun dana bukan berasal dari pemegang saham masih dapat dikatakan menjadi berasal dari dana milik pemegang saham sehingga tidak perlu dilakukan koreksi karena saat itu perusahaan yang diperiksa dalam keadaan penghasilan kena pajak yang cukup tinggi. (kami membayangkan saja bahwa petugas di Lapangan itu sedang mengamankan penerimaan negara, namun kurang mewujudkan system perpajakan yang netral dengan berorientasi penerimaan)
Jadi kami berpendapat bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 cukup jelas dapat dipahami secara kata-kata sehingga tidak menimbulkan multi tafsir seperti yang diharapkan oleh Bangsa Indonesia saat ini.
Akhir kata marilah kita menyambut Peraturan Pemerintah ini secara proporsional dan penuh sikap kehati-hatian khususnya terhadap pinjaman tanpa bunga dari pemegang saham
Salam

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar